WartaIndo Malaka | 28 Oktober 2025
Gelombang kemarahan publik tak lagi bisa dibendung. Kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan Ketua DPRD Kabupaten Malaka, Adrianus Bria Seran, SH, bukan hanya mencoreng nama pribadi, tetapi juga menampar keras wajah Partai Golkar—partai besar yang selama ini mengklaim dirinya sebagai penjaga moral politik bangsa.
Video yang beredar luas di media sosial memperlihatkan Adrianus tengah memegang botol minuman keras bersama sejumlah orang, sebelum diduga melakukan pemukulan terhadap seorang warga. Perilaku itu tak sekadar memalukan, tapi telah mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap lembaga DPRD Malaka dan menjatuhkan marwah politik daerah.
Tuntutan Publik: Golkar Jangan Diam, Jangan Tutupi Aib Kadernya
Masyarakat kini menunggu — apakah Partai Golkar berani membuktikan bahwa mereka bukan sekadar partai yang kuat dalam wacana, tetapi juga tegas dalam tindakan.
“Jika Partai Golkar tidak segera mengambil langkah tegas, maka publik akan menilai bahwa partai ini melindungi perilaku amoral kadernya,” tegas Stefanus Nahak, Koordinator Forum Masyarakat Peduli Etika Publik dan Keadilan Daerah (FMPEK), dalam pernyataannya kepada WartaIndo Malaka.
Menurutnya, kasus ini adalah ujian integritas bagi seluruh struktur Partai Golkar — mulai dari tingkat DPD II Malaka, DPD I NTT, hingga DPP Pusat di Jakarta.
Desakan publik jelas: segera bertindak secara konkret, bukan dengan pernyataan klise.
Tindakan Konkret yang Dituntut Publik
Publik dan pengamat politik daerah menilai, langkah nyata yang harus diambil Partai Golkar meliputi:
- Penonaktifan sementara Adrianus Bria Seran dari jabatan Ketua DPRD Malaka dan posisi struktural partai.
- Pembentukan tim etik internal untuk menilai secara transparan pelanggaran moral dan perilaku tidak pantas kader.
- Pernyataan resmi dari DPD I NTT dan DPP Golkar sebagai bentuk tanggung jawab politik dan moral partai.
- Kerja sama penuh dengan aparat penegak hukum tanpa intervensi atau perlindungan politik.
Langkah-langkah ini bukan sekadar formalitas — tapi bukti nyata apakah Golkar benar-benar masih pantas mengaku sebagai partai berpengalaman yang menjunjung etika publik.
Golkar Tak Bisa Sembunyi di Balik Kekuasaan
Kasus Adrianus Bria Seran adalah bukti kegagalan kaderisasi politik yang berbasis moralitas.
Bagaimana mungkin seorang pemimpin lembaga rakyat justru memperlihatkan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai kepemimpinan dan kehormatan?
“Golkar tidak boleh menutup mata. Jika partai ini membiarkan kadernya berbuat semaunya, maka publik akan menarik simpati politiknya. Rakyat tidak butuh partai yang hebat di baliho, tapi diam saat kadernya melukai masyarakat,” ujar Dr. Maria Lopo, SH, M.Si, pengamat politik dari Kupang.
Ia menegaskan bahwa diamnya partai sama artinya dengan ikut membenarkan perbuatan kadernya.
“Golkar harus menegakkan disiplin partai bukan karena tekanan publik, tapi karena tanggung jawab moral yang sudah seharusnya dijaga.”
Krisis Kepercayaan dan Runtuhnya Wibawa Politik Daerah
Kejadian ini bukan sekadar insiden pribadi. Ia telah menjelma menjadi krisis kepercayaan publik terhadap lembaga DPRD dan partai politik itu sendiri.
Wibawa lembaga legislatif di mata rakyat kini tergerus, karena rakyat melihat bahwa mereka yang seharusnya menjadi panutan malah terjebak dalam perilaku tak beretika.
“Ini tamparan bagi seluruh pejabat publik di Malaka,” kata Pater Herman Luan, Pr, tokoh gereja setempat. “Kekuasaan adalah amanah, bukan alat untuk menindas atau mempermalukan rakyat.”
Pesan Terakhir untuk Partai Golkar
Partai Golkar kini berada di persimpangan sejarah.
Jika diam, maka publik akan menilai partai ini kehilangan arah moral dan kompas etiknya.
Namun jika tegas, terbuka, dan berani menindak kader sendiri, maka itu akan menjadi momentum pemulihan kepercayaan rakyat terhadap politik daerah.
“Rakyat tidak lupa. Rakyat menilai bukan dari janji, tapi dari tindakan.”
— Editorial WartaIndo Malaka, 28 Oktober 2025.